bg

APA ITU APBDes ?

Berawal dari sebuah kata Desa yang memiliki pengertian adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, desa memiliki kewajiban mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam halnya pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, kepala desa memiliki peran sebagai seorang pemimpin yang melakukan tugas sebagai pemimpin dalam jangka waktu 6 tahun.

Jelas disebutkan sebelumnya sehubungan dengan pemerintahan desa  dari pengertian dan sosok seorang kepala desa yang memiliki peran sebagai seorang pemimpin, yang mana kepemimpinan memiliki pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi bawahan dalam melakukan sebuah tugas dalam mencapai sebuah keberhasilan yang menjadi tujuan bersama  yang telah ditetapkan (William G. Scoot, 1962). Dalam hal ini kepala desa diharapkan dapat memahami arti dan peranan seorang kepala desa, dimana desa memiliki sumber daya yang sangat terbatas dan diharapkan pemimpin dapat menyesuaikan dengan situasi (Hersey dan Blanchard, 1970). Gaya kepemimpinan yang sudah bisa menyesuaikan dengan situasi maka kepala desa dapat memberikan solusi terbaik win-win solution untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh bawahan, sama hal nya yang dilakukan dalam proses perencanaan keuangan desa atau yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes).

Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa Seluruh Kabupaten Sanggau digunakan landasan hukum yang berasal dari Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Berasal dari Anggaran dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 213 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi pendapatan yang diterima oleh desa seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang berupa Dana Desa ( DD ), Alokasi Dana Desa ( ADD ), Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi. Belaja Desa adalah berupa pengeluaran desa berupa dana yang berasal dari rekening kas desa, belanja memiliki beberapa perihal seperti belanja bidang pembangunan, belanja bidang pemberdayaan, belanja bidang pembinaan dan belanja tak terduga.

Dengan penjelasan singkat sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disini juga dijelaskan tentang Proses Perencanaan Keuangan Desa yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana Proses perencanaan terkait beberapa perihal dan melibatkan pemerintah tingkat desa, tingat kecamatan dan Bupati Sanggau atau perpanjangan tangan Bupati sanggau. Dalam hal perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa langkah pertama yang dilakukan adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang digunakan dalam kurung waktu 6 tahun, kemudian Rencana Keraj Pemerintah Desa (RKPDes) yang digunakan dan diperbaharui setia 1 tahun. Setelah melakukan 2 langkah tersebut maka menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) yang disusun oleh Sekretaris Desa dan diperiksa serta dipelajari oleh Kepala Desa, tahapan berikutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diusulkan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dimusyawarahkan bersama masyarakat desa untuk memperoleh kesepakatan bersama dan membuat berita acara BPD untuk dievaluasi oleh Bupati Sanggau yang dalam hal ini selaku perpanjangan tangan adalah Camat untuk melakukan verifikasi perihal rancangan APBDes. Tahapan akhir dimana rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan selaku perpanjangan tangan Bupati Sanggau maka akan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh pagu desa yang mana setiap desa di Kabupaten Sanggau tidak sama, banyak factor yang mempengaruhi jumlah yang akan diterima di dalam pagu anggaran. Selesainya proses perencanaan dan di sahkan maka APBDes digunakan sebagai dasar pencairan dana yang akan digunakan Pemerintah Desa dalam melakukan Belanja Desa. Proses pencairan memiliki beberapa persyaratan dan tahapan dimana Pemerintah Desa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan melampirkan DIPA APBDes, setalh melakukan hal tersebut membutuhkan rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan dan Rekening dari Tim Pembina Kabuapten dari BPMPemDes.

Proses pelaksanaan salah satunya proses pencairan dimana akan diserahkan ke Kepala BPKAD selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan untuk diproses dan ditindak lanjuti pencairan dana, Menurut Penuturan Pak Tomas Muri (Admin Pengeluaran Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan BPKAD Kabuapten Sanggau) “ Dalam Proses pencairan pihak desa harus memperhatikan kelengkapan yang mana nanti kami juga akan menyimpan arsip bukti pencairan yang telah dilakukan, disini pun masih banyak proses yang dilakukan dalam proses pencairan”, menanggapi penuturan dari narasumber sehubungan langkah yang dilakukan ada daftar penyediaan dana dan akan diterbitkan SPD (Surat Penyediaan dan Anggaran Belanja Daerah) kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), setalh hal tersebut akan diterbitkan SP2D yang akan meneruskan usurusan kepada Kas Daerah yang akan melakukan transfer ke Rekening Kas Desa.

Setelah proses pelaksanaan pencairan dilakukan proses pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini menurut Peraturan Bupati No 36 Tahun 2014 telah ditetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK), dimana TPK sendiri dibentuk dan di sahkan melalui Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsure pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Pengerjaan kegiatan juga ditetapkan secara swakelola yang diartikan dari proses perencanaan pengerjaan, pengadaan barang dan jasa, proses pengerjaan dilakukan oleh TPK itu sendiri. Kepala desa perlu menekankan arti pengelolaan yang dapat memaksimalkan dana akan kegiatan dimulai dari proses perencanaan, penggandaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Jelas penekanan Prinsip Swakelola yang ditekankan dengan tujuan Sesutu yang dikerjakan oleh masyarakat bersama dalam gotong royong juga akan dirasakan kemabali ooleh masyarakat itu sendiri, proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa. Penatausahaan keuangan desa dengan dilakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa, penyampaian laporan keuangan bulanan kepada Kepala Desa juga wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

Laporan Keuangan yang diberikan oleh Bendahara Desa diterima Kepala Desa akan diberikan berupa Laporan Keuangan Semesteran kepada camat yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Bupati Sanggau, Laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama paling lambat di berikan pada akhir Juli tahun ini dan Semester kedua diberikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Dalam proses pelaporan keuangan semesteran yang berikan oleh pihak desa kepada kecamatann juga diminta melampirkan Laporan realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) bulanan, triwulan dan semesteran dimana ini merupakan proses akhir yang dilakukan dalam menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban dari pihak desa kepada Bupati Sanggau tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses rekapitulasi yang dilakukan oleh camat.

Bagaimana penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dari mana asal dana tersebut? Sudah menjadi pertanyaan yang cukup hangat unutk diperbincangkan selain mekanisme dalam proses perancangan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan proses pelaporan serta pertanggungjawaban. Perlu diketahui secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperoleh dari Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, juga ditambah dengan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah  kepada Pemerintah Desa, yang mana  bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan perimbangan keuangan  pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sendiri harus memenuhi beberapa prinsip yang diantaranya keterbukaan  dalam  proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang secara swasembada bersama-sama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Perlu juga diketahui jumlah dan perbandingan dari DD 60% dan ADD 40% yang mana juga dalam pencairan danadilakukan dalam 3 Tahap Untuk ADD dan 2 Tahapan Untuk DD, dan pencairan yang dilakukan sebanyak 3 Tahapan tahap pertama sebesar 40% dari jumlah ADD, tahapan kedua sejumlah 40% dan tahapan ketiga sebesar 20%.

Dalam proses pencairan ADD dan DD untuk tahapan pertama seluruh Kabupaten Sanggau dengan terdiri dari 163 desa sudah dilakukan pencairan tahap pertama oleh 162 desa , dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Sanggau maka sudah dicairkan sebesar 99,4 % dan tersisa 1 desa yang belum melakukan pencairan tahapan pertama. Proses pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan oleh pihak pemerintah desa jika sudah mendapatkan rekomdasi dari pihak kecamatan untuk dapat melakukan pencairan tahapan berikutnya. Menurut Penuturan Pak Altus (Staf Bendahara Hibah, Bansos dan Bantuan Keunagan Kabupaten Sanggau) “tidak juga mengetahui apa alas an yang dikemukakan dari desa karena tidak adanya permasalahan yang nampak disampaikan pihak desa, semua merupakan hak dan kewajiban dari desa untuk melakukan pencairan” . Dalam praktek keseharian Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berperan penting dalam menentukan belanja desa yang akan dilakukan dalam proses penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan teknis dilapangan dan pertanggungjawaban kepala desa memiliki peran sangat penting untuk memberikan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepala desa bisa selektif dalam memilih kegiatan yang mana akan mempengaruhi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

bg
, , ,

Pemerintah Kabupaten Sanggau Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing, Kepala Subbagian  Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan,Wizar Dien Yatim menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (31/03/2016).

02Acara penyerahan Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015 ini juga dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD, Imalit, Plh. Kepala Bidang Verifikasi dan Akuntansi BPKAD, Arie Pusfika, Kepala Sub Bagian Protokol & Perjalanan Dinas Bagian Humas & Protokol Setda, Sony Perdana Ndun, dan beberapa Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, serta Tim Pemeriksa LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Sanggau dan beberapa staf pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.